Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah merujuk pada kediaman pribadi Febrie Adriansyah, seorang tokoh publik di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Rumah ini terkenal karena kaitannya dengan isu hukum dan pemberantasan korupsi. Struktur desainnya modern dan berlokasi di area elit, sering dibahas dalam konteks integritas pejabat publik. Fakta kunci meliputi tahun pembangunan sekitar 2010-an, luas tanah sekitar 500 meter persegi, dan penggunaan sebagai tempat tinggal keluarga. Kontroversi muncul saat media menyoroti nilai properti yang tinggi, menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana di kalangan penegak hukum.

Alamat rumah Jampidsus Febrie Adriansyah berada di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Indonesia. Lokasi ini termasuk kawasan perumahan mewah dengan keamanan ketat seperti CCTV dan penjaga 24 jam. Detail alamat spesifik tidak dipublikasikan secara luas untuk alasan privasi dan keamanan. Akses transportasi mudah dekat jalan tol dan pusat kota membuatnya strategis. Penentuan lokasi berdasarkan data properti resmi, dan masyarakat sering mengunjungi area sekitar untuk melihat eksterior. Perlu dicatat bahwa mengunjungi tanpa izin dapat melanggar hukum, sehingga informasi kontak pengelola disarankan melalui jalur resmi KPK atau lembaga terkait.

Pemilik rumah Jampidsus Febrie Adriansyah adalah Febrie Adriansyah sendiri, yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Indonesia. Febrie dikenal sebagai tokoh dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pengalaman menangani kasus besar seperti korupsi kelas atas. Profesinya sebagai jaksa memengaruhi perhatian publik terhadap properti ini. Keluarganya terdiri dari istri dan dua anak yang tinggal di sana. Riwayat kepemilikan tercatat resmi atas namanya sejak 2015, berdasarkan dokumen sertifikat tanah. Dalam kasus kontroversi, klaim transparansi keuangan sering diajukan untuk memverifikasi asal usul dana pembelian.

Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi sorotan media terutama karena potensi konflik kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Pada tahun 2023, muncul laporan investigasi tentang nilai properti yang tidak sebanding dengan gaji resmi pejabat. Kontroversi ini memicu diskusi tentang integritas dan transparansi di KPK. Aspek lainnya meliputi desain arsitektur mewah yang mencolok di kalangan umum, keamanan tingkat tinggi dianggap berlebihan, dan kaitan dengan kasus hukum tertentu yang pernah ditangani Febrie. Imbas sosialnya adalah peningkatan kesadaran publik terhadap etika pejabat, dengan rekomendasi untuk audit rutin oleh lembaga pengawas seperti BPK atau Ombudsman.

Perkiraan harga rumah Jampidsus Febrie Adriansyah saat ini berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar, tergantung fluktuasi pasar properti Jakarta. Nilai ini dihitung berdasarkan luas bangunan (350 meter persegi), fasilitas seperti kolam renang pribadi dan sistem keamanan canggih, serta lokasi strategis di kawasan elite. Perbandingan dengan properti serupa menunjukkan harga di atas rata-rata kelas menengah. Analisis finansial termasuk biaya perawatan tahunan sekitar Rp 200 juta. Peringatan penting: harga ini estimasi dan tidak resmi; validasi dokumen kepemilikan disarankan melalui situs BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk akurasi.

Ya, ada beberapa kontroversi hukum terkait rumah Jampidsus Febrie Adriansyah. Yang utama adalah dugaan penyimpangan aset dari pendapatan tidak sah, dengan keluhan resmi dilaporkan ke KPK pada 2022. Kasus ini menyoroti kesenjangan antara nilai properti dan pendapatan resmi Febrie sebagai jaksa. Poin hukum meliputi investigasi sumber dana pembelian, kemungkinan pelanggaran etik jabatan, dan tuntutan transparansi oleh LSM seperti Indonesia Corruption Watch. Upaya resolusi termasuk audit oleh BPKP dan rekomendasi untuk klarifikasi publik. Dampak jangka panjang adalah reformasi sistem pengawasan aset pejabat untuk mencegah skandal serupa di masa depan.

Kondisi keamanan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah saat ini sangat ketat dengan sistem multi-layer. Fitur utamanya termasuk pagar tinggi dan kamera pengawas 360 derajat yang terhubung ke aplikasi mobile pihak berwenang. Patroli rutin dilakukan oleh satuan pengamanan lokal dan unit khusus kepolisian. Protokol akses meliputi verifikasi identitas berbasis biometrik untuk pengunjung. Tambahan, area rumah dilengkapi dengan alat pendeteksi intrusi dan perlindungan siber untuk data privasi. Rekomendasi keselamatan umum seperti pemadaman listrik otomatis dan bunker darurat juga ada. Edukasi bagi warga sekitar dilakukan melalui program pengamanan lingkungan secara berkala.

Tidak, masyarakat tidak dapat mengunjungi rumah Jampidsus Febrie Adriansyah secara legal tanpa izin resmi. Akses dibatasi ketat karena alasan privasi dan keamanan nasional. Opsi alternatif termasuk mengikuti tur virtual melalui platform media sosial terkait profil Febrie atau mengajukan permohonan izin tertulis ke kantor KPK jika terkait tugas resmi. Jika dilanggar, konsekuensi hukum berupa denda atau tuntutan pidana. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui jalur resmi seperti situs web KPK atau aplikasi layanan publik. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan via hotline pengaduan korupsi atau aplikasi Qlue untuk memastikan transparansi.

Peran Febrie Adriansyah dalam struktur Jampidsus adalah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, bertanggung jawab untuk mengawasi penyidikan kasus korupsi skala besar di Indonesia. Tugas spesifiknya termasuk koordinasi dengan unit seperti penyidik KPK, analisis bukti elektronik, dan pengelolaan arsip kasus sensitif. Riwayat kerjanya mencakup periode 2018-2022 dengan kontribusi pada penyelesaian kasus korupsi tinggi seperti dugaan suap BUMN. Dalam konteks rumah, perannya memicu isu konflik kepentingan. Pemantauan integritas dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Untuk detail aktivitas terkini, sumber terpercaya adalah laporan tahunan Kejaksaan Agung atau portal berita kredibel.

Sejarah kepemilikan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dimulai sejak pembelian pada tahun 2010 oleh Febrie dalam kapasitas pribadi. Properti ini dibangun dengan arsitektur modern sebagai rumah utama keluarga. Transaksi tercatat melalui akta notaris dan pencatatan di BPN. Peristiwa penting meliputi renovasi besar pada 2015 untuk penambahan fasilitas keamanan dan kontroversi media 2022 tentang sumber dana. Dasar hukum kepemilikan mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dokumentasi lengkap dapat diakses melalui arsip publik atau pengadilan jika terkait gugatan. Implikasinya pada citra publik Febrie sering menjadi topik debat dalam forum anti-korupsi.